(1)

Anggota IAI adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mengikat dirinya dengan organisasi IAI.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur untuk menjadi angota IAI sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Organisasi.

(1)

Anggota Utama adalah akuntan profesional yang memenuhi seluruh kriteria berikut:

(2)

Anggota Madya adalah individu yang minimal memenuhi salah satu kriteria berikut:

(1)

Angota Utama berhak:

(2)

Anggota Madya berhak:

(3)

Anggota Muda berhak:

(1)

Setiap anggota berkewajiban:

(2)

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Anggota Utama berkewajiban:

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban meningkatkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Organisasi.

(1)

Keanggotaan IAI berakhir dalam hal:

(2)

Memiliki pengalaman dan/atau menjalankan praktik keprofesian di bidang akuntansi, baik di sektor pendidikan, korporasi, sektor publik, maupun praktisi akuntan publik;

(3)

Tata cara pelaksanan pemberhentian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi tentang Keangotaan, Disiplin, dan Sanksi.

(1)

Angota IAI berhak mendapatkan kartu tanda anggota IAI sesuai dengan status keangotaannya.

(2)

Bentuk dan tata cara pengunaan kartu anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Organisasi

(1)

Anggota IAI dapat dikenal sanksi sebagai berikut:

(2)

Pengenan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan berat ringannya kesalahan anggota IAI dan tidak harus ditetapkan secara berurutan.

(3)

Anggota IAI dapat dikenakan sanksi lebih dari satu jenis.

(4)

Pengenaan sanksi dilakukan oleh: Dewan Pengurus Nasional, Komite Penegakan Disiplin Anggota, atau Majelis Kehormatan sesuai wewenang dan tugas masing-masing.

(5)

Sebelum sanksi diterapkan, anggota IAI yang bersangkutan di beri kesempatan untuk membela diri dan dapat didampingi oleh anggota IAI sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sebagai pembela.

(1)

Dewan Pengurus Nasional yang selanjutnya disebut DPN merupakan lembaga eksekutif tertinggi IAI yang bersifat kolektif dan kolegial dengan anggota yang terdiri dari 15 (lima belas) orang yang dipilih oleh Kongres dan ex officio Pimpinan Kompartemen.

(2)

DPN dipimpin seorangKetua yang dipilih oleh Kongres berdasarkan suara terbanyak.

(3)

DPN dipilih dan ditetapkan oleh Kongres untuk masa bakti selama 4 (empat) tahun.

(4)

DPN berwenang:

(5)

DPN bertanggung jawab:

(6)

Tata kerja DPN diatur lebih lanjut oleh DPN dalam Peraturan Organisasi.

(1)

Majelis Kehormatan yang selanjutnya disebut MK adalah organisasi peradilan tingkat banding yang bertanggung jawab kepada Kongres.

(2)

Anggota MK diusulkan dan dipilih oleh Kongres.

(3)

Anggota MK sebagaimana dimaksud pada ayat (@) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

(4)

Anggota MK berjumlah 7 (tujuh) orang akuntan terdiri dari:

(5)

Tata kerja MK ditetapkan oleh MK setelah mendengar pendapat dari DPN.

(6)

Masa jabatan MK sama dengan masa jabatan DPN, yaitu 4 (empat) tahun.

(7)

MK mempertanggungjawabkan hasil kerja selama masa jabatannya kepada kongres.

(1)

Anggota Pengurus IAI dapat diganti sebelum masa bakti kepengurusannya berakhir dalam hal:

(2)

Calong anggota Pengurus IAI yang ditunjuk sebagai pengganti anggota Pengurus IAI sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dipilih sesuai urutan perolehan suara pada waktu pemilihan Pengurus IAI di Kongres.

(3)

Wakil Kompartemen sementara adalah salah satu pengurus Kompartemen (ketua, sekeretaris, bendahara) yang ditunjuk untuk menggantikan anggota Pengurus IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai ex officio Pimpinan Kompartemen sampai dengan terdapat pengganti yang definitif.

(4)

Dalam hal jumlah Pengurus IAI kurang dari 3 (3) orang, dan tidak ada yang bersedia menggantikan dari calon anggota Pengurus IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dari salah satu Pengurus Kompartemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka harus diadakan Kongres Luar Biasa.

(1)

Kompartemen adalah bagian organisasi IAI yang dibentuk berdasarkan bidang kerja angota IAI untuk meningkatkan profesionalisme, menjalankan kegiatan profesional, dan fungsi ilmiah di dalam suatu bidang kerja.

(2)

Pembentukan Kompartemen diusulkan dan disahkan oleh DPN.

(3)

Kompartemen dijalankan oleh Pengurus Kompartemen

(4)

Pengurus Kompartemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh beberapa pengurus lainnya.

(5)

Ketua Kompartemen dipilih dari dan oleh anggota Kompartemen.

(6)

Pengurus Kompartemen bertugas melaksanakan kegiatan dan fungsi profesional akuntan di bidang kerjanya masing-masing.

(7)

Pengurus Kompartemen menyusun dan melaksanakan program kerja Kompartemen yang sejalan dan selaras dengan Program Kerja DPN.

(8)

Pengurus Kompartemen dapat membentuk badan-badan kelengkapan organisasi yang dapat membantu kelancaran tugas Pengurus Kompartemen, selain badan-badan yang telah ditetapkan oleh DPN sebagaimana dimaksud pada 17 ayat (1) Anggaran Dasar.

(9)

Tata kerja Pengurus Kompartemen diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

(1)

IAI Wilaya adalah kelengkapan organisasi yang merupakan perpanjangan tangan DPN dalam menjalankan kegiatan dan fungsi organisasi IAI di daerah-daerah.

(2)

Pembentukan IAI Wilayah diusulkan kepada dan disahkan oleh DPN.

(3)

IAI Wilayah yang akan dibentuk, merupakan suatu daerah yang ditentukan berdasarkan kosentrasi anggota IAI.

(4)

Ketentuan jumlah anggota IAI di suatu daerah yang memenuhi syarat terbentuknya suatu IAI Wilayah diatur di dalam Peraturan Organisasi.

(5)

Nama Wilayah mengikuti nama daerah yang bersangkutan.

(6)

Tempat kedudukan IAI Wilayah ditentukan oleh Pengurus Wilayah yang bersangkutan dengan ersetujuan DPN.

(7)

Pengurus Wilayah adalah lembaga eksekutif tertinggi, yang mengelola IAI Wilayah dan bertanggung jawab keapada Rapat Angota IAI Wilayah.

(8)

Pengurus Wilayah ditentukan oleh Rapat Anggota IAI Wilayah yang bersangkutan.

(9)

Masa jabatan Pengurus Wilayah adalah 4 (empat) tahun

(10)

Pengurus Wilayah menjadi koordinator administratif atas perwakilan kompartemen.

(11)

Wewenang tangung jawab, dan tata cara IAI Wilayah diatur di dalam peraturan organisasi.

(1)

Dewan enasehat yang selanjutya disebut DP adalah keangkapan organisasi yang diangkan dan diberhentikan Kongres.

(2)

Anggota DP terdiri dari tokoh-tokoh yang dihormati dari berbagai kalangan akuntan, atau tokoh-tokoh masyarakat, atau pejabat pemerintah yang berpengaruh sertapemakai jasa akuntan.

(3)

Jumlah anggota DP mulai saat ditetapkan sampai berakhirnya masa bakti DPN.

(4)

Masa jabatan DP mulai saat ditetapkan sampai berakhirnya masa bakti DPN.

(5)

Pimpinan DP dipilih dari dan oleh anggota DP.

(6)

DP berfungsi membantu memelihara martabat dan kehormatan profesi dan berwenang memberikan saran, nasehat, atau pertimbangan kepada DPN baik diminta atau tidak.

(7)

DP bertanggung jawab kepada kongres.

(1)

Dewan Standar Profesi yang selanjutnya disebut DSP merupakan badan yang menjadi bagian organisasi IAI yang mempunyai otonomi untuk menyusun dan mengesahkan standar profesi, berikut interpretasinya.

(2)

DSP meliputi:

(3)

Pembiayaan kegiatan DSP sepenuhnya diupayakan oleh DPN dan/atau Pengurus Kompartemen sesuai dengan lingkup bidang kerjanya.

(4)

Pengawasan atas mekanisme kerja Dewan Standar Profesi dilakukan oleh DPN dan/atau Pengurus Kompartemen.

(5)

Tata kerja DSP diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Organisasi yang dibuat oleh DPN dan/atau Pengurus Kompartemen.

(1)

Dewan Konsultatif Standar  yang selanjutnya disebut DKS merupakan bagian khusus yang menjadi bagian organisasi IAI, untuk memberikan pandangan mengenai arah dan skaa prioritas kepada DSP.

(2)

DKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan bertanggung jawab kepada DPN.

(3)

DKS berwenang memberikan pandangan-pandangan mengenai arah dan skala prioritas pilihan standar dan interpretasi yang akan diberlakukan dalam profesi akuntansi di Indonesia.

(1)

Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional yang selanjutnya disebut DS-AP berupakan dewan yang menentukan kebijakan, standar kompetensi dan menjamin kualifikasi profesi Angota Utama melalui aktivitas pendidikan profesi akuntansi atau ujian sertifikasi akuntan profesional serta penilaian pengalaman praktik keprofesian akuntansi calon Anggota Utama.

(2)

DS-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan bertanggung jawab kepada DPN.

(3)

Kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan, dan tata kerja DS-AP diatur lebih lanjut oleh DPN dalam Peraturan Organisasi.

(1)

Komite Etika yang selanjutnya disebut KE merupakan badan yang menjadi bagian organisasi IAI dan mempunyai otonomi untuk merumuskan dan mengkodifikasikan kode Etik Akuntan Indonesia.

(2)

Untuk menampung aspirasi dan kepentingan khas angota, keangotan KE terdiri dari wakil-walik Akuntan Pendidik, Akuntan Manajemen, Akuntan Sektor Publik dan Akuntan Publik.

(3)

Jumlah angota KE adalah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:

(4)

Tata kerja KE diatur lebih lanjut oleh DPN di dalam Peraturan Organisasi.

(1)

Komite Penegakkan Disiplin Anggota adalah kelengkapan organisasi di tingkat Kompartemen yang dipilih dan diangkat serta bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Kompartemen.

(2)

Anggota Komite Penegakkan Disiplin Anggota terdiri dari tokoh-tokoh profesi yang berasal dari kalangan akuntan di Kompartemen yang bersangkutan ditambah anggota Kompartemen lainnya.

(3)

Anggota Kompartemen lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kompartemen lain tersebut.

(4)

Jumlah anggota Komite Penegakkan Disiplin Anggota adalah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang dari Kompartemen yang bersangkutan dan satu orang dari Kompartemen lainnya.

(5)

Masa jabatan Komite Penegakkan Disiplin Anggota sama dengan masa jabatan Pengurus Kompartemen.

(6)

Komite Penegakkan Disiplin Anggota melakukan koordinasi dengan MK yang mekanisme kerjanya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

(7)

Anggota Kompartemen yang diadili berhak memilih sendiri para pembelanya.

(8)

Komite Penegakkan Disiplin anggota menunkuk para pembela untuk anggota Kompartemen dalam hal anggota Komparetemn yang bersangkutan tidak dapat mencari para pembela sendiri.

(9)

Wewenang, pertanggungjawaban, dan tata kerja Komite Penegakkan Disiplin Anggota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

(1)

Manajemen Eksekutif adalah kelengkapan organisasi IAI yang secara permanen melaksanakan fungsi administratif dan operasional IAI secara keseluruhan dalam rangka mengemban amanah anggota untuk mencapai tujuan organisasi.

(2)

Manajemen Eksekutif dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang diangkat, dikukuhkan, dan diberhentikan oleh DPN.

(3)

Masa jabatan Direktur Eksekutif ditentukan oleh DPN berdasarkan kontrak kerja yang disepakati.

(4)

Direktur Eksekutif dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan yagn diusulkan dan mendapat persetujuan dari DPN.

(5)

Manajemen Eksekutif berwenang untuk:

(6)

Manajemen Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada DPN.

(7)

Tata kerja Manajemen Eksekutif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

(1)

Peraturan Organisasi adalah ketentuan operasional organisasi yang ditetapkan oleh DPN yang oleh DPN yang berisi ketentuan lebih lanjut dari Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2)

Peraturan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh seluruh anggota IAI dan oleh karena itu DPN wajib menyampaikan kepada seluruh anggota IAI melalui media organisasi.

(1)

Kongres adalah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun yang diselenggarakan oleh DPN.

(2)

Kongres berwenang:

(3)

Untuk keperluan Kongres, DPN dapat membentuk panitia pelaksana Kongres yang bertanggung Jawab kepada DPN.

(4)

Undangan untuk menghadiri Kongres harus diumumkan dalam media massa sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelumnya.

(5)

Kongres dianggap sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah Anggota Utama.

(6)

Panitia Pelaksana Kongres mengirimkan undangan kedua dalam hal sebulan menjelang Kongres dan setelah undangan pertama disampaikan jumlah Anggota Utam yang mendaftar tidak memenuhi kuorum.

(7)

Kongres dinyatakan sah dengan tidak terikat lagi pada ketentuan kuorum dalam hal undangan kedua sebagaimana pada ayat (6) telah dikirimkan.

(8)

Pimpinan sidang pleno tetap dalam Kongres terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh Anggota Utama yang hadir dalam suatu sidang lengkap khusus diadakan untuk itu.

(9)

Sidang pengesahan kuorum, sidang pengesahan acara, sidang pengesahan tata tertib dan sidang pemilihan ketua sidang pleno tetap, dipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara yang di tunjuk oleh DPN.

(10)

Semua keputusan Kongres sedapat mungkin diambil secara musyawarah untuk mufakat.

(11)

Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(1)

Kongres Luar Biasa adalah permusyawaratan tertinggi setingkat Kongres yang diselengarakan oleh DPN.

(2)

Kongres Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan:

(3)

Kongres Luar Biasa mempunyai kewenangan yang sama dengan Kongres.

(1)

Rapat Angota IAI Wilayah adalah kedaulatan tertinggi organisasi di tingkat Wilayah yang diadakan 4 (empat) tahun sekali dan diselengarakan oleh Pengurus Wilayah.

(2)

Rapat Angota Kompartemen adalah kedaulatan tertinggi organisasi di tingkat Kompartemen yang diadakan 2 (dua) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Kompartemen.

(3)

Rapat Anggota dapat dilaksanakan dan dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah jumlah Anggota Utama.

(4)

Dalam hal Rapat Angota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka rapat anggota ditunda selama 1 (satu) jam.

(5)

Rapat Angota tidak lagi terikat pada ketentuan kuorum dalam hal telah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6)

Rapat Angota berwenang:

(1)

Rapat Anggota Luar Biasa adalah permusyawaratan tertinggi setingkat Rapat Angota yang diselengarakan oleh Pengurus Wilayah/Pengurus Kompartemen.

(2)

Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan:

(3)

Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai kewenangan yang sama dengan Rapat Anggota.

(1)

Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS dihadiri oleh DPN, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Kompartemen yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali diantara 2 (dua) kongres.

(2)

RAKERNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh DPN.

(3)

RAKERNAS berwenang:

(1)

Rapat Kerja Daerah yang selanjutnya disebut RAKERDA dihadiri oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Kompartemen yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali diantara 2 (dua) Rapat Anggota.

(2)

RAKERDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Kompartemen.

(3)

RAKERDA berwenang:

a

Hak suara adalah hak yang dimiliki oleh peserta dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak; dan

b.

Hak bicara adalah hak yang dimiliki peserta dalam mengemukakan pendapat, usul, dan/atau saran dalam setiap persidangan.

(1)

Besarnya uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan oleh DPN.

(2)

Pembagian uang pangkal dan iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan diatur di dalam Peraturan Organisasi.

(3)

Tata cara pengelolaan keuangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

(1)

Kekayaan organisasi adalah barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki organisasi yang diperoleh secara sah.

(2)

Tata cara pengelolan kekayaan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

(1)

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanga IAI hanya dapat dilakukan di dalam Kongres.

(2)

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diubah jika disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah Angota Utam yang hadir.

(3)

Rencana perubahan Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diajukan oleh DPN atau Pengurus Wilayah.

(4)

Rencana perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disampaikan selambat-lambatnya 2 (2) bulan sebelum Kongres dimulai dan tembusannya disampaikan kepada semua badan kelengkapan organisasi IAI.

(1)

Pembubaran IAI hanya dapat dilakukan dalam Kongres yang diadakan khusus.

(2)

Keputusan pembubaran IAI harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota Utama yang hadir.

(3)

Dalam hal IAI dibubarkan maka seluruh harta kekaaan dan segala milik IAI diserahkan kepada badan-badan sosial atau perkumpulan-perkumpulan lainnya yang ditetapkan Kongres.

(1)

Anggota Asosiasi dan Anggota Perusahaan yang terdaftar sebagai anggota IAI pada saat ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini diubah menjadi Asosiasi Profesi Mitra IAI/Perusahaan Mitra IAI/Perusahan Mitra IAI.

(2)

Pimpinan Institut Akuntan Publik Indonesia dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia yang menjadi Angota DPN Ex officio Pimpinan Asosiasi pada saat ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini tetap menjadi Angota DPN IAI periode kepengurusan DPN 2010-2014.

(3)

Sesudah tahun 2014 Pimpinan Institut Akuntan Publik Indonesia dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia dapat memilih menjadi anggota DPN Ex officio Pimpinan Asosiasi atas persetujuan asosiasina untuk periode kepengurusan DPN berikutnya.

(1)

Hal-hal yang belum diatur dalam Angaran Rumah Tangga ini diatur dan ditetapkan dalam Peraturan atau Keputusan Organisasi yang sejalan dan selaras dengan Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2)

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.